Pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) telah menjadi isu yang semakin populer di Indonesia, terutama di dunia bisnis dan teknologi. Namun, di balik potensi besar dan manfaat yang ditawarkan oleh AI, ada banyak risiko tersembunyi yang perlu diperhatikan.
Salah satu risiko terbesar dalam mengembangkan AI adalah pelanggaran privasi, terutama dalam hal pengumpulan dan penggunaan data. Data pribadi yang dikumpulkan oleh AI dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan seperti penjualan data oleh perusahaan, penggunaan data oleh pemerintah untuk memantau aktivitas individu, dan bahkan kejahatan siber seperti pencurian identitas.
Selain risiko privasi, risiko lain yang perlu diperhatikan adalah diskriminasi dan bias. Sistem AI yang diberi input data yang bias dapat menghasilkan output yang tidak adil atau diskriminatif. Misalnya, algoritma yang menganggap warna kulit gelap sebagai faktor risiko untuk penyebaran penyakit atau algoritma yang tidak memilih kandidat yang beragam untuk pekerjaan tertentu. Hal ini jelas dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat dan menciptakan ketidakadilan.
Risiko lainnya termasuk penyalahgunaan atau pemakaian yang tidak etis. Contohnya, penggunaan AI dalam pengawasan dan pengendalian massa, sebagai alat penindas dan pengawasan dapat meningkatkan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Dalam mengembangkan AI, diperlukan kerangka pengawasan dan regulasi yang ketat untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam pengembangan dan regulasi AI, sehingga tidak hanya menguntungkan bisnis dan industri, tetapi juga menjaga kemaslahatan masyarakat dan privasi individu. Artikel ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan risiko tersembunyi dalam pengembangan AI dan menginspirasi diskusi lebih lanjut tentang pengembangan AI yang etis, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.